Rancangan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia telah berada di meja Istana Kepresidenan.

Aturan penting tersebut kini hanya tinggal menunggu proses penandatanganan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa penerbitan regulasi ini menjadi salah satu ketentuan krusial.

Langkah tersebut dilakukan demi mendukung proses keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Co-operation and Development.

Sebelum diserahkan ke Istana, draf aturan tersebut telah melalui proses penelaahan serta koreksi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penyusunan aturan ini juga telah memperhatikan tanggapan dari berbagai kementerian terkait agar selaras dengan kriteria ekonomi internasional.

Pemerintah memastikan bahwa pemberlakuan regulasi ini tidak akan langsung memuat tindakan punitif atau penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha.

Pendekatan persuasif akan diterapkan terlebih dahulu melalui sosialisasi serta dorongan penerapan secara sukarela kepada dunia usaha.

Tahapan kewajiban serta pemberian sanksi bagi bisnis yang melanggar aturan rencananya baru akan dimulai pada tahun 2028.

Jeda waktu menuju skema kewajiban tersebut diberikan agar sektor swasta mempunyai masa transisi yang memadai.

Masa tenggang ini merujuk pada regulasi serupa yang diterapkan di sejumlah negara Eropa bagi dunia usaha.