Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyusun prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi digital luar negeri.

Ketentuan ini berlaku bagi transaksi yang mengalami pembatalan setelah dipungut melalui sistem khusus.

Skema tersebut diterapkan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi konsumen.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 yang berjalan sejak 25 September 2026.

Sistem pemungutan pajak ini dirancang untuk memanfaatkan barang dan jasa digital lintas negara. Mekanisme ini juga berfungsi mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pihak yang terpungut dapat mengajukan permohonan pengembalian dana. Pengajuan dilakukan melalui penyelenggara sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila transaksi dibatalkan.

Mekanisme baru ini diklaim memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat luas. PPN dipungut langsung melalui sistem pembayaran tanpa perlu disetor secara mandiri oleh konsumen.

Bimo menegaskan bahwa pengelolaan data digunakan secara terbatas untuk pemetaan dan pemungutan pajak. Sistem tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk memantau rekening milik masyarakat.

DJP memastikan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru yang membebani warga. Tarif PPN yang berlaku juga dipastikan tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

Sebelum diimplementasikan secara penuh, sistem ini telah melalui tahap uji coba dan stabilisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kesiapan integrasi data serta keamanan sistem.