Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penjelasan mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Proses Permohonan dan Verifikasi Dokumen

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto menyebutkan permohonan penyetaraan diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.

Dokumen belajar yang disertakan mencakup jenjang SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School, serta UTS Insearch di Australia.

Tim layanan penyetaraan kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.

Kesesuaian dengan Program SMK Akuntansi

Berkas permohonan selanjutnya diserahkan kepada tim penilai untuk dianalisis secara substantif.

Riwayat pendidikan tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

Surat keterangan penyetaraan akhirnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan nomor 11149/D/D1/KS/2019.

Penilaian Dua Lapis dan Keterangan KBRI

Gogot menjelaskan bahwa mekanisme penilaian dilakukan melalui dua lapis, yakni aspek administratif dan aspek substantif untuk membandingkan hasil belajar dengan kurikulum nasional.

Dalam persidangan yang sama, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Australia yang hadir secara daring menyatakan tidak memiliki arsip atau dokumen pendidikan Gibran.

Gugatan Syarat Pencalonan di Mahkamah Konstitusi

Syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 saat ini tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam perkara ini antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, serta sejumlah pihak lainnya yang menyoroti keabsahan dokumen persyaratan.