Pemerintah mengklaim bahwa resiliensi pasar keuangan domestik semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Kementerian Keuangan menyatakan penurunan porsi kepemilikan investor asing menjadi pemicu utama.

Kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara berada di kisaran 13 hingga 14 persen pada Kamis (1/10/2026).

Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan periode sepuluh tahun lalu.

Kala itu, porsi kepemilikan asing di instrumen SBN tersebut sempat mendekati angka 40 persen.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan penjelasan tersebut dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat.

Pergeseran kepemilikan kepada investor domestik ini dinilai mampu memperkokoh daya tahan nasional.

Langkah tersebut diyakini dapat mengurangi kerentanan yang ada di pasar uang serta pasar valas.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat nilai kepemilikan asing sebesar Rp 907,45 triliun per 30 September 2026.

Total nilai tersebut terdiri atas Surat Utang Negara sebesar Rp 889,81 triliun.

Selain itu, terdapat Surat Berharga Syariah Negara senilai Rp 17,64 triliun.

Pemerintah juga terus melakukan pengelolaan utang secara aktif untuk menjaga keseimbangan.

Keseimbangan yang dijaga mencakup tingkat imbal hasil SBN serta efisiensi biaya pembiayaan negara.

Pemerintah menargetkan defisit fiskal sebesar Rp 671,2 triliun pada tahun 2027 mendatang.

Target tersebut setara dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto.

Penarikan utang pada tahun yang sama ditargetkan mencapai angka Rp 876,9 triliun.

Jumlah penarikan utang tersebut mencakup penerbitan SBN Rp 779,9 triliun dan pinjaman Rp 96,3 triliun.

Pemerintah turut mengoptimalkan penggunaan saldo anggaran lebih untuk memitigasi risiko ketidakpastian.

Langkah optimalisasi tersebut sekaligus berfungsi menjaga kestabilan likuiditas perbankan nasional.

Disiplin fiskal dan penataan pembiayaan dinilai penting untuk membangun kepercayaan investor jangka panjang.