Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari hadir sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Kehadirannya di gedung Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk membeberkan kronologi dan prosedur perumusan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Sidang perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 tersebut menyoroti persoalan syarat pendidikan serta ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Prosedur dan Tahapan Perumusan Aturan Internal KPU

Hasyim menerangkan bahwa tahapan penyusunan aturan internal KPU telah mematuhi seluruh Prosedur Operasional Standar.

Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan hingga penyiapan draf oleh internal lembaga penyelenggara pemilu.

Setelah dibahas secara internal, KPU menggelar serangkaian kegiatan uji publik bersama para pemangku kepentingan.

Tahapan berikutnya melibatkan konsinyering serta rapat dengar pendapat bersama DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Pembentukan Peraturan KPU itu kemudian berlanjut pada tahap harmonisasi dan pengundangan di kementerian terkait.

Langkah tersebut dilakukan setelah rancangan aturan memperoleh persetujuan resmi dalam rapat bersama DPR dan pemerintah.

Menurut pemaparan Hasyim, usulan penyesuaian regulasi berawal dari koordinasi intensif bersama Kemendikbudristek.

Pihak kementerian mengusulkan formulasi khusus pada Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 untuk mengantisipasi kendala penyetaraan dokumen.

Dokumen berupa surat keterangan penerbitan kesetaraan dari kementerian terkait dinilai sudah memadai untuk memenuhi legalitas ijazah luar negeri.

Hasyim menegaskan seluruh instansi dalam rapat harmonisasi telah menyepakati keselarasan norma tersebut tanpa ada motif tertentu.