Pemerintah Jepang mulai memberlakukan persyaratan baru yang lebih ketat bagi warga negara asing yang ingin memperoleh izin tinggal permanen.

Aturan ini diterapkan sebagai bagian dari kebijakan pengendalian imigrasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Syarat Pendapatan dan Kemampuan Bahasa

Dalam ketentuan tersebut, pemohon wajib membuktikan kepemilikan pendapatan tahunan yang berada di atas rata-rata.

Selain itu, mereka juga harus mampu melakukan percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jepang dengan lancar.

Pemerintah turut menaikkan biaya permohonan izin tinggal permanen dari 10 ribu yen menjadi 200 ribu yen.

Kenaikan biaya yang signifikan ini mendorong sejumlah warga asing untuk segera mengajukan dokumen sebelum aturan diberlakukan.

Perubahan regulasi ini muncul di tengah tantangan demografi berupa populasi yang menua serta kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.

Kendati demikian, peningkatan jumlah penduduk asing juga memicu kecemasan di sebagian kalangan masyarakat Jepang.

Aturan Sosial dan Respon Publik

Pemohon kini wajib menunjukkan pemahaman terhadap aturan sosial di Jepang serta membuktikan manfaat pensiun yang setara dengan pembayaran asuransi selama 30 tahun.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk asing membuat sebagian warga merasa cemas dan diperlakukan tidak adil, sehingga pemerintah ingin mendorong koeksistensi yang tertib.

Meski demikian, para ahli dan pemimpin bisnis memperingatkan bahwa Jepang tetap membutuhkan pekerja asing untuk menjaga keberlangsungan ekonomi di tengah krisis populasi.