Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa pemerintah belum membahas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa pemerintah berfokus mengkaji dan menata mekanisme penyaluran subsidi.

Langkah evaluasi tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran serta tidak menjadi beban keuangan negara yang memberatkan.

Pemerintah saat ini masih melihat bagaimana cara menata agar anggaran subsidi tersebut dapat berjalan secara lebih efisien.

Sementara itu, ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai skema subsidi berbasis barang yang berlaku saat ini sudah tidak relevan.

Perubahan menjadi subsidi tertutup secara langsung kepada penerima manfaat dinilai mendesak untuk segera dilakukan.

Data dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, serta riset Bank Dunia mencatat sekitar 80 persen manfaat subsidi BBM justru dinikmati oleh rumah tangga kaya.

Kondisi tersebut terjadi karena tingkat konsumsi bahan bakar minyak berbanding lurus dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp261,5 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan pemangkasan tersebut bersumber dari penurunan alokasi subsidi bahan bakar minyak dan LPG 3 kg.