Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.

Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam dokumen postur anggaran yang baru disahkan, total belanja negara ditetapkan menembus angka Rp4.106 triliun.

Besaran pagu tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan usulan awal pada Nota Keuangan serta Rancangan APBN.

Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Negara

Pendapatan negara disepakati berada pada angka Rp3.435,10 triliun dalam postur anggaran terbaru.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari usulan awal yang sebelumnya tercatat sebesar Rp3.426,03 triliun.

Penerimaan perpajakan menyumbang porsi terbesar senilai Rp2.911,95 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak disepakati di level Rp522,48 triliun.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara yang dipatok senilai Rp4.106,26 triliun dibagi ke dalam beberapa pos utama.

Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp3.371,26 triliun yang mencakup belanja kementerian atau lembaga serta nonkementerian atau nonlembaga.

Adapun alokasi untuk Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp735 triliun.

Keseimbangan primer tercatat berada di posisi minus Rp20,85 triliun.

Defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.

Target Makro dan Pandangan Analis

Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 6 persen untuk tahun 2027.

Laju inflasi juga dijaga terkendali pada tingkat 2,5 persen berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa target pertumbuhan tersebut membutuhkan dorongan investasi sekitar 7 persen.

Menurutnya, anggaran negara perlu diarahkan pada titik strategis guna memperluas dampak terhadap perekonomian.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita berpandangan bahwa anggaran tersebut harus berfungsi sebagai mesin pemicu.

Pemerintah perlu menggunakan dana tersebut untuk menarik aktivitas ekonomi di luar APBN secara optimal.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti terbatasnya ruang fiskal akibat beban pembayaran bunga utang.

Ia menyarankan agar anggaran difokuskan pada infrastruktur penunjang produktivitas dan melibatkan sektor UMKM secara luas.