DPRD Kota Palangka Raya menyoroti persoalan pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang mengalami keterlambatan.

Sejumlah petugas di lapangan dilaporkan belum menerima hak mereka selama hampir dua bulan penanganan.

Keuangan Daerah Terkuras

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arief M Norkim, mendesak kejelasan dari pemerintah daerah terkait ketersediaan anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyatakan penanganan yang berlangsung berbulan-bulan telah menguras kemampuan keuangan.

Pemko Palangka Raya menyebut anggaran bahkan terancam minus pada awal Oktober 2026 akibat panjangnya masa penanganan.

Arief M Norkim menjelaskan bahwa honor yang diterima petugas karhutla tersebut bernilai sekitar Rp 100 ribu per orang setiap harinya.

Dengan penundaan pembayaran yang hampir mencapai dua bulan, nilai hak yang belum diterima para petugas kini telah terakumulasi di lapangan.

Pihak DPRD meminta agar keterlambatan tersebut segera mendapatkan kepastian supaya tidak menurunkan semangat petugas yang masih berjibaku.

Sementara itu, Sekda Palangka Raya Arbert Tombak menjelaskan bahwa pembiayaan penanganan karhutla sejak status tanggap darurat pada Juni 2026 telah membebani anggaran.

Pemko Palangka Raya sebenarnya telah menyiapkan penguatan dana lewat APBD Perubahan untuk menopang penanganan kebencanaan tersebut.

Kendati demikian, situasi ini menunjukkan bahwa bencana karhutla berkepanjangan tidak hanya menguras tenaga di lapangan, melainkan juga menekan fiskal daerah.