Mantan Komisioner KPU RI I Gusti Putu Artha memberikan keterangan mengenai proses verifikasi dokumen pendaftaran Sherly Tjoanda.

Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Putu menjelaskan bahwa petugas KPU mendatangi langsung lembaga atau instansi pengeluar dokumen untuk memeriksa bukti kelulusan sekolah.

Pemeriksaan langsung itu dilakukan untuk memastikan kebenaran data kelulusan yang bersangkutan secara faktual di lapangan.

Dalam persidangan yang sama, kuasa hukum KPU juga menanyakan perihal prosedur verifikasi ijazah calon presiden pada pemilu sebelumnya.

Persidangan ini merupakan bagian dari rangkaian gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Tuntutan Diskualifikasi Gibran dalam Gugatan MK

Dalam persidangan tersebut, Putu menguraikan bahwa pengecekan langsung pernah dilakukan oleh Komisioner KPU Maluku Utara yang mendatangi SMA Santo Yoseph Denpasar guna memastikan ijazah Sherly Tjoanda.

Lebih lanjut, Putu menerangkan bahwa tanggung jawab verifikasi dokumen tidak harus dikerjakan langsung oleh tujuh komisioner KPU secara bersamaan, melainkan dijalankan oleh kelompok kerja atau pokja yang dibentuk.

Sidang di Mahkamah Konstitusi ini digelar sehubungan dengan gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Pihak Pemohon yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, partai politik, hingga tokoh hukum meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Para Pemohon menilai syarat pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah sejak pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.

Selain itu, mereka menuntut agar penetapan Gibran dibatalkan dan MPR diminta menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.