Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan pengaturan transportasi digital dalam draf revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah menyetujui usulan penambahan pasal terkait layanan berbasis aplikasi.

Regulasi baru tersebut mencakup aturan mengenai angkutan sewa khusus dan layanan sepeda motor.

Selain itu, rancangan undang-undang ini akan mengatur hak serta kewajiban perusahaan aplikasi.

Pemerintah dan DPR juga akan menetapkan aturan tarif serta kuota penyedia layanan transportasi digital.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa pembahasan muatan angkutan online akan dilakukan secara ekstra hati-hati.

DPR menargetkan pembahasan revisi undang-undang ini dapat rampung paling lambat pada awal tahun depan.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama.

Berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat, draf revisi undang-undang ini mencakup perubahan terhadap puluhan pasal serta penambahan sejumlah pasal baru.

Sementara itu, draf yang diusulkan oleh pihak pemerintah memiliki jumlah perubahan dan penyisipan pasal yang berbeda.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus menyebutkan bahwa ketentuan terkait angkutan dalam jaringan akan dibahas secara teliti karena menyangkut kepentingan banyak pihak.

Target penyelesaian pembahasan tersebut dipatok paling lambat pada awal tahun depan agar seluruh aturan baru dapat segera diterapkan.