Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Agenda sidang tersebut berfokus pada pemeriksaan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Sidang yang teregister dengan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 ini berlangsung di Jakarta pada Rabu (30/9/2026).

Majelis hakim menghadirkan tiga ahli dan satu saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Para ahli yang hadir meliputi Dr. Yance Arizona, Dr. Titi Anggraini, dan Bivitri Susanti.

Selain itu, majelis hakim juga memeriksa mantan Komisioner KPU RI I Gusti Putu Artha sebagai saksi.

Para pihak yang hadir diminta maju ke depan ruang sidang sebelum proses pemeriksaan dimulai.

Permohonan perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon termasuk Partai Ummat dan Denny Indrayana.

Para pemohon mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemohon menilai syarat pendidikan bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran.

Gibran dinilai tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga penetapannya dianggap cacat hukum.

Pemohon meminta MK menyatakan penetapan Gibran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sejumlah keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan hasil pemilu juga diminta untuk dibatalkan.

Selain itu, pemohon turut menuntut pembatalan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden oleh MPR.