Ombudsman Republik Indonesia membeberkan temuan penting mengenai praktik pungutan liar di dalam lingkungan penjara. Temuan itu disampaikan langsung dalam rapat bersama Komisi II DPR.

Anggota Ombudsman, Syafrida, mengungkapkan bahwa warga binaan harus mengeluarkan dana besar agar bisa memakai perangkat seluler. Biaya yang dipatok untuk menggunakan ponsel di dalam rutan mencapai Rp250 juta.

Selain persoalan izin telepon genggam, pengawasan lapangan juga mendapati adanya tarif tidak resmi untuk keperluan lain. Narapidana yang berencana pindah kamar wajib menyetor uang senilai Rp500 ribu.

Inspeksi mendadak tersebut dilaksanakan pada 15 September lalu oleh tim pengawas. Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala Rutan Nur Mustafidah beserta jajaran petugas.

Dalam kesempatan yang sama, tim pengawas turut menyoroti masalah kelebihan kapasitas warga binaan.

Blok C dan Blok D tercatat mengalami kondisi over kapasitas, sedangkan Blok A terpantau masih normal.

Kendala fasilitas dasar turut menjadi catatan dari hasil peninjauan langsung di lokasi.

Para penghuni rutan diketahui harus menghadapi masalah ketersediaan air bersih yang berwarna kuning serta keran yang sering tidak berfungsi.