Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi terkait aturan hukum perdata dari seorang warga negara Jepang bernama Hisako Dewanto.

Permohonan tersebut terdaftar secara resmi dengan nomor 334/PUU-XXIV/2026 di lembaga peradilan konstitusi.

Kehilangan Hak Waris Akibat Perjanjian Nikah

Dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan pada Senin, pihak pemohon menjelaskan persoalan hukum yang dialami kliennya.

Kuasa hukum pemohon, Fatiatulo Lazira, menyatakan kliennya kehilangan hak akses terhadap harta peninggalan almarhum suaminya.

Norma Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinilai memiliki ketidakjelasan sehingga merugikan pihak yang hidup paling lama.

Berdasarkan dokumen perpajakan, terdapat aset atas nama almarhum suami Hisako yang belum dilaporkan mencapai Rp231 miliar.

Jumlah tersebut mencakup harta senilai sekitar Rp60 miliar yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Permintaan Pengujian Konstitusionalitas

Para pemohon dalam perkara ini meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Aturan itu diminta untuk dimaknai agar perjanjian kawin tidak menghapuskan kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris.