Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan ketentuan baru yang melarang pemegang izin usaha pertambangan melibatkan afiliasi tanpa izin resmi.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 365. K/MB/01/MEM.

B/2026 yang diteken pada Jumat 18 September.

Langkah ini bertujuan untuk lebih mengutamakan serta mendukung perusahaan jasa pertambangan lokal yang berada di sekitar wilayah operasional.

Ketentuan Kategori dan Pengecualian Afiliasi

Larangan melibatkan anak usaha ini dibagi menjadi dua kategori utama yang mencakup kepemilikan saham langsung serta kesamaan penerima manfaat.

Meski demikian, pengecualian diberikan bagi perusahaan yang sedang menjalankan penugasan khusus dari pemerintah.

Penugasan tersebut meliputi proyek strategis nasional, fasilitas pemurnian mineral, pengembangan batu bara, atau kebutuhan dalam negeri.

Permohonan pengecualian harus diajukan secara tertulis kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan penerbitan izin usaha.

Persetujuan keterlibatan anak usaha atau afiliasi tersebut akan diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Berlakunya aturan baru ini sekaligus mencabut Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.

K/30/DJB/2010 yang sebelumnya mengatur tata cara dan persyaratan persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dalam usaha jasa pertambangan.