Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Feby Paramita yang merupakan anak dari Mohamad Haniv.

Feby dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat ayahnya selaku mantan pejabat pajak.

Pemeriksaan tersebut sedianya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

Namun, saksi dari kalangan swasta tersebut tidak dapat memenuhi panggilan penyidik.

Ketidakhadiran itu disampaikan karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

Pihak penyidik lembaga antirasuah berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.

Penelusuran Aset dan Konstruksi Perkara

Lembaga penegak hukum sedang menelusuri sejumlah aset Haniv yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan aset atau asset recovery.

Sebelumnya, KPK telah membeberkan konstruksi lengkap perkara yang menyeret nama Mohamad Haniv.

Selama menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Haniv diduga menggunakan pengaruh jabatannya.

Haniv diduga memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun usaha anaknya.

Pada tahun 2016, ia mengirimkan surat elektronik kepada bawahannya untuk mencari sponsor peragaan busana.

Permintaan tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan Wajib Pajak di dalam maupun luar Jakarta.

Perusahaan-perusahaan itu kemudian mengirimkan dana sponsor langsung ke rekening anak Haniv.

Total uang yang diterima dari Wajib Pajak Jakarta mencapai kurang lebih Rp400 juta.

Sementara itu, dana dari perusahaan di luar Wajib Pajak Jakarta mencapai sekitar Rp300 juta.

Selain itu, pada periode 2014 hingga 2022, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing.

Penerimaan tersebut melalui perantara dengan inisial BSA.

Dana tersebut kemudian ditempatkan ke dalam instrumen deposito senilai Rp10 miliar.

Penerimaan gratifikasi dalam bentuk valuta asing juga diduga terjadi pada rentang waktu 2013 hingga 2018.

Dana dari berbagai pihak dan perusahaan tersebut ditukarkan melalui beberapa tempat penukaran uang.

Total nilai penerimaan gratifikasi yang berasal dari sejumlah perusahaan itu sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar.

Atas perbuatannya, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.