Aliansi Ekonom Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berpotensi membebani fiskal daerah.

Penilaian tersebut disampaikan dalam acara diskusi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Jumat.

Kebutuhan anggaran yang sangat besar membuat skema bantuan pangan tersebut disarankan untuk ditinjau ulang.

Penyaluran bantuan perlu dirancang agar lebih tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah diimbau memprioritaskan masyarakat miskin berdasarkan data yang menunjukkan sebagian penduduk masih khawatir kekurangan pangan.

Pelaksanaan program yang terpusat juga disoroti karena setiap satuan pelayanan memproduksi ribuan porsi sejak malam hari.

Penerapan program Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak sejalan dengan konsep dasar koperasi yang seharusnya tumbuh alami.

Pendekatan dari atas ke bawah dianggap memiliki risiko kegagalan yang amat tinggi di tingkat perdesaan.

Pemberian fasilitas subsidi serta keistimewaan terhadap koperasi baru berisiko menyingkirkan pelaku usaha mikro.

Dampak pergeseran aktivitas ekonomi tersebut berpotensi menguntungkan sebagian kelompok namun merugikan pihak lain.

Skema pembiayaan koperasi yang terpusat melalui PT Agrinas Pangan Nusantara juga menjadi perhatian khusus.

Setiap unit koperasi mendapatkan pembiayaan besar yang pengembaliannya disarankan untuk diaudit secara ketat.