Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa desain Pemilihan Umum 2029 wajib berlandaskan ketaatan pada konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons usulan agar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar secara terpisah dalam RUU Pemilu.

PAN menilai desain pemilu harus mempertimbangkan kenyamanan pemilih serta beban kerja lembaga penyelenggara.

Usulan pemisahan tersebut dinilai berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Partai juga menyinggung penghapusan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini.

PAN menyatakan sikap terbuka terhadap berbagai opsi sepanjang desain akhirnya rasional serta sederhana.

Sebelumnya, wacana perubahan desain pemilu ini kembali dibuka seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR.

Menjaga Kualitas Sistem Presidensial

Viva menjelaskan bahwa PAN memahami pertimbangan pelaksanaan pemilihan legislatif yang didahulukan karena hasilnya berfungsi sebagai tiket politik dalam pemilihan presiden.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perumusan aturan baru tidak justru memunculkan masalah konstitusional baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan usulan agar pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan secara sepenuhnya terpisah tanpa ada yang disatukan dalam pelaksanaan ke depan.