Berkaca dari sejumlah kasus tersebut, ICW menilai temuan Ombudsman di Lapas Cibinong tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan administratif semata.

ICW menilai dugaan suap dan gratifikasi perlu diperiksa untuk mengetahui apakah kembali terjadi pola lama di dalam lapas.

Pola itu berupa pemberian fasilitas, akses, atau kebebasan tertentu kepada narapidana sebagai privilege yang diperoleh melalui suap kepada petugas atau bahkan kepala lapas.

ICW juga menyoroti dugaan pembayaran untuk memperoleh fasilitas tertentu yang disebut dalam temuan Ombudsman.

ICW pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan tersebut, termasuk memeriksa apakah terdapat transaksi, aliran uang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat maupun petugas pemasyarakatan.

Menurut ICW, pengalaman kasus korupsi di Lapas Sukamiskin menunjukkan pemberian fasilitas dan izin keluar lapas dapat berkembang menjadi jual-beli fasilitas dan suap ketika terdapat imbalan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Karena itu, ICW menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai apakah bangunan yang digunakan narapidana merupakan rumah dinas atau bukan.

ICW menyebut substansi yang harus dibongkar adalah dugaan jual-beli privilege di dalam lapas.

Termasuk soal apakah terdapat pembayaran, siapa yang membayar, siapa yang menerima, siapa yang memberikan fasilitas, dan bagaimana fasilitas tersebut dapat diberikan kepada narapidana tertentu.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendatangi Lapas Cibinong pada Jumat (25/9).

Ia datang bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Internal Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait temuan Ombudsman.

Agus menyatakan pihaknya akan mendalami apakah rumah pegawai tersebut betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Ia menegaskan investigasi dilakukan untuk memastikan peruntukan fasilitas yang berada di lingkungan Lapas Cibinong.