Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memberikan tanggapan terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai sebuah bentuk manuver politik yang tidak beradab.

Pernyataan itu disampaikannya ketika berada di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis.

Raja Juli mengungkapkan keheranannya mengapa masih ada pihak yang terus mempermasalahkan persoalan yang dinilainya remeh.

Ia lantas menyinggung polemik masa lalu yang sempat mempersoalkan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, isu serupa kini menyerang Gibran dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut pada anggota keluarga lainnya di masa mendatang.

Politisi tersebut juga menekankan bahwa kemunculan isu ini bertepatan dengan kondisi pemerintah yang sedang fokus menyelesaikan berbagai persoalan penting.

Ia menyebutkan pemerintah sedang sibuk menangani masalah karhutla serta menata kembali berbagai sektor pembangunan bangsa.

Gugatan terkait syarat pencalonan wakil presiden tersebut sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pemohon yang tercatat mengajukan permohonan tersebut antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu serta Partai Ummat.

Selain itu, terdapat pula nama Denny Indrayana dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang turut bergabung dalam daftar pemohon.

Para pemohon meminta majelis hakim untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai ketentuan undang-undang.

Mereka juga meminta pembatalan penetapan calon wakil presiden serta peninjauan ulang terhadap keputusan pelantikan yang telah disahkan oleh MPR.