Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR untuk mendalami temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dasco menyatakan dirinya baru mengetahui informasi tersebut dari berbagai pemberitaan media massa baru-baru ini.

Ia kemudian menyampaikan persoalan itu kepada Komisi III DPR yang bertugas sebagai mitra kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Langkah pendalaman tersebut dilakukan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh komisi teknis di parlemen.

Temuan Fasilitas Mewah Ombudsman di Lapas

Ombudsman RI sebelumnya menemukan keberadaan kawasan bangunan mewah yang berada di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.

Bangunan berbentuk rumah petak atau vila mini dengan fasilitas lengkap itu diduga dihuni oleh warga binaan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati menyampaikan hal tersebut usai melakukan wawancara langsung di lokasi pada Rabu.

Selain bangunan tempat tinggal, lokasi tersebut juga berencana dilengkapi dengan fasilitas pusat kebugaran dan area mini golf.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merespons temuan ini dengan menurunkan tim langsung ke lokasi pemeriksaan.

Direktur Ditjenpas Irjen Pol Mashudi menyebutkan pihaknya mendapat laporan adanya berbagai fasilitas mulai dari apartemen hingga pusat kebugaran.

Di sisi lain, Komisi II DPR mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti temuan fasilitas mewah tersebut secara serius.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan bahwa laporan Ombudsman tidak boleh hanya berhenti sebatas rekomendasi semata.

Kasus ini dinilai harus menjadi momentum penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan layanan publik oleh lembaga terkait.

Komisi II DPR memastikan akan terus mengawal proses penegakan aturan agar tindakan korektif benar-benar dijalankan.

Pengawasan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.