Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan resmi dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Lembaga penyelenggara pemilu tersebut menegaskan bahwa dokumen pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah melalui verifikasi.

Penjelasan KPU Mengenai Aturan Pendidikan

KPU menjawab dalil para pemohon mengenai persyaratan administratif pendidikan calon wakil presiden dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan aturan yang berlaku, surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas.

Ketentuan tersebut merujuk pada regulasi teknis yang mengecualikan kewajiban penyerahan bukti kelulusan bagi sekolah asing di luar negeri.

Gibran telah menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan pada tanggal 27 Oktober 2023 lalu kepada pihak termohon.

Setelah melalui tahap verifikasi, dokumen tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan yang ditetapkan.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pencalonan wakil presiden tersebut.

Para pemohon menilai syarat pendidikan tidak dipenuhi secara sah dan meminta pembatalan penetapan serta pelantikan.

Pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, hingga Denny Indrayana.

Selain itu, terdapat pula enam warga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI serta sejumlah individu lain yang ikut menggugat.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Para pemohon juga menuntut pembatalan pelantikan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.