Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan penjelasan penting mengenai pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN di sekolah negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

Selain untuk honor tenaga pendidik, dana tersebut juga mencakup biaya operasional dan kegiatan penunjang lainnya.

Pemerintah menetapkan batasan porsi tertentu dari total dana yang cair untuk keperluan pembayaran gaji tersebut.

Porsi maksimal yang diperbolehkan mencapai hingga 20 persen dari total keseluruhan dana BOS.

Kebijakan ini diharapkan mampu membantu kebutuhan finansial sekolah dan para tenaga pengajar yang bersangkutan.

Selain masalah dana BOS, rapat di Istana Merdeka juga membahas wacana pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi.

Presiden membentuk tim khusus untuk mengkaji secara komprehensif rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tim khusus ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait turut dilibatkan dalam tim khusus untuk merumuskan perhitungan anggaran.

Kajian mendalam ini ditargetkan rampung dalam waktu beberapa pekan hingga satu bulan ke depan.