Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh para pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

Gugatan tersebut secara khusus mempermasalahkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kuasa hukum pemohon membacakan delapan petitum dalam persidangan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Salah satu poin utama dalam tuntutan tersebut adalah permintaan agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Pemohon menilai syarat pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat imperatif.

Aturan tersebut mewajibkan pemenuhan syarat secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Selain itu, penetapan Gibran sebagai peserta pemilu diminta untuk dinyatakan cacat hukum sejak awal.

Para pemohon juga meminta pembatalan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan hingga penetapan hasil pemilu.

Keputusan yang dimohonkan untuk dibatalkan mencakup penetapan pasangan calon hingga hasil rekapitulasi suara nasional.

Dalam petitum keenam, pemohon meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi juga diminta memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru.

Pemilihan tersebut harus berasal dari dua nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proses pemilihan pengganti itu diminta dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.