Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan tanggapan terkait gugatan class action terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gugatan tersebut dilayangkan berkenaan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat.

Alih-alih menganggapnya sebagai perlawanan, Pigai justru memandang langkah hukum itu sebagai wujud kepedulian masyarakat.

Menurut Pigai, publik mempunyai hak sekaligus tanggung jawab untuk turut memperhatikan persoalan karhutla agar tidak terulang.

Ia menilai aksi protes dari warga merupakan bagian dari dinamika untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Pigai menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat melekat pada setiap umat manusia termasuk pemerintah.

Di sisi lain, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan puluhan ribu personel serta puluhan pesawat untuk mengatasi kebakaran.

Gugatan tersebut sebelumnya didaftarkan Tim Hukum Napas Kalbar di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis (17/9/2026).

Perkara dengan nomor register 292 itu mencatatkan sepuluh pihak sebagai tergugat termasuk Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam perkara yang menggunakan mekanisme class action tersebut, Tim Hukum Napas Kalbar bertindak atas mandat warga yang menjadi korban karhutla serta kabut asap.

Adapun sepuluh pihak yang ditetapkan sebagai tergugat mencakup Presiden, Wakil Presiden, sejumlah kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah setempat.