Badan Pengawas Pemilu telah mempersiapkan materi keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan lanjutan Mahkamah Konstitusi hari ini.

Keterangan tersebut berkaitan langsung dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan wakil presiden.

Ketua Bawaslu menyatakan lembaganya siap memberikan penjelasan di hadapan majelis hakim konstitusi pada agenda sidang hari ini.

Sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Agenda persidangan meliputi jawaban Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Para pemohon merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan.

Hakim Konstitusi sebelumnya meminta Bawaslu menjelaskan langkah pengawasan yang dilakukan selama proses pencalonan.

Mahkamah Konstitusi belum menjatuhkan putusan atas perkara yang didaftarkan pada bulan September tersebut.

Permohonan ini diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana dan Ansufri ID Sambo, yang mempersoalkan konsekuensi hukum terhadap pencalonan dan pelantikan wakil presiden.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra secara khusus meminta lembaga pengawas pemilu ini untuk memaparkan langkah pengawasan yang telah dijalankan.

Para pemohon sendiri menyadari bahwa gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini diajukan melewati tenggat waktu normal, namun mereka mendalilkan adanya temuan dokumen baru yang baru diperoleh setelah pemilu usai.

Melalui petitumnya, para pemohon meminta majelis hakim untuk membatalkan penetapan serta pelantikan Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru.