Mahfud MD melontarkan kritik tajam kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.

Kritik tersebut muncul setelah Nusron mengaku tidak mengetahui adanya dugaan kasus suap hak guna bangunan di lingkungan kementeriannya.

Mantan Menkopolhukam itu menilai pengakuan ketidaktahuan seorang menteri terhadap perkara yang menyeret pejabat struktural sebagai persoalan kepemimpinan.

Mahfud menyatakan bahwa pejabat setingkat direktur jenderal pasti selalu melapor kepada menteri sebelum mengambil sebuah keputusan penting.

Tanggung Jawab Administratif dan Etis Pejabat Publik

Menurut Mahfud, seorang menteri tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai apabila benar-benar tidak mengetahui perbuatan bawahannya.

Ia mendorong agar prinsip dalam Ketetapan MPR Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 2001 diterapkan.

Pejabat yang dinilai gagal melakukan fungsi pengawasan dapat mengambil langkah administratif seperti mundur atau dinonaktifkan sementara.

Sebelumnya, Nusron Wahid menyatakan tidak mengetahui detail kasus dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.

Meskipun demikian, ia menegaskan akan menghormati serta membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

KPK sendiri telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pengurusan pembukaan blokir hak guna bangunan di Kabupaten Bogor.