Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Gugatan tersebut berkaitan dengan polemik kelengkapan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pihak penyelenggara pemilu berjanji memberikan jawaban resmi sekaligus membuka seluruh bukti dokumen di Mahkamah Konstitusi.

Persidangan lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu tanggal 23 September 2026.

Anggota KPU Republik Indonesia, Idham Holik, memastikan lembaganya memaparkan dokumen otentik secara komprehensif.

Dokumen otentik tersebut menjadi dasar bagi KPU dalam meloloskan syarat administratif pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Idham menyampaikan bahwa lembaganya sangat menghormati Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses hukum ini.

Seluruh catatan dan instruksi dari majelis hakim konstitusi telah menjadi acuan utama KPU.

KPU menyusun draf jawaban serta melengkapi alat bukti yang dibutuhkan pengadilan berdasarkan arahan tersebut.

Idham turut menyoroti keunikan dari gugatan sengketa PHPU yang diajukan dalam kurun waktu hampir dua tahun pascapemungutan suara.

Permohonan sengketa hasil pemilu dengan rentang waktu tersebut merupakan fenomena hukum baru sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia.

Meski menilai gugatan ini sebagai preseden yang belum pernah ada, KPU menegaskan tidak akan menghindari proses peradilan.

Kepatuhan KPU untuk hadir didasarkan pada landasan hukum teknis terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026.