Mahfud MD meragukan klaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang mengaku tidak tahu mengenai dugaan suap HGB di Bogor.

Menurut Mahfud, posisi menteri membuat alasan ketidaktahuan sulit diterima karena kasus ini melibatkan pejabat struktural tinggi di kementerian.

Ia menilai struktur birokrasi mewajibkan seorang dirjen untuk berkoordinasi dan melapor kepada menteri sebelum membuat keputusan strategis.

Kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir hak guna bangun ini mencuat setelah operasi KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Aparat penegak hukum telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan lahan di Kabupaten Bogor tersebut.

Di sisi lain, Nusron Wahid sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mekanisme Pengawasan dan Kedekatan Tersangka

Mahfud menjelaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut apakah menteri mengetahui suap secara langsung, melainkan juga efektivitas sistem pengawasan internal di kementerian.

Sebab, seorang dirjen dinilai tidak mungkin mengambil keputusan penting tanpa koordinasi dengan pimpinan.

Sementara itu, Nusron Wahid sebelumnya mengaku tidak mengetahui detail duduk perkara suap yang menyeret PT Summarecon Agung Tbk. Meski demikian, ia menegaskan kesiapannya untuk membantu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pengusutan perkara ini, aparat penegak hukum telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Sejumlah nama yang terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir hak guna bangun di Kabupaten Bogor tersebut dikabarkan memiliki kedekatan dengan sang menteri.