Pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai basis identitas tunggal lintas sektor.

Langkah tersebut bertujuan menyatukan beragam nomor identitas yang selama ini dipakai masyarakat dalam mengakses layanan.

NIK dinilai sangat memenuhi kriteria karena bersifat unik serta berlaku seumur hidup pada setiap dokumen kependudukan.

Perkembangan Akses Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan kini telah menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

Hingga 31 Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.762 lembaga telah menjalin kerja sama pemanfaatan data dengan Ditjen Dukcapil.

Jumlah tersebut mencakup ribuan lembaga di tingkat pusat maupun daerah yang memanfaatkan data untuk pelayanan publik.

Total akses terhadap data kependudukan bahkan telah mencapai angka 20.522.425.934 hits dengan rata-rata harian yang tinggi.

Cakupan sektor layanannya pun kini semakin luas meliputi kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga bantuan sosial.

Interoperabilitas antarinstansi sangat diperlukan agar warga tidak perlu berulang kali menyerahkan data identitas.

Pengembangan Identitas Digital dan Biometrik

Penguatan identitas tunggal ini juga berjalan beriringan dengan perluasan ekosistem Identitas Kependudukan Digital.

Jumlah pengguna aktif IKD dilaporkan telah melampaui 20,5 juta orang pada periode tertentu di tahun 2026.

Pemerintah turut menyematkan teknologi pengenalan wajah atau Face Recognition guna memperkuat verifikasi elektronik.

Sektor perbankan tercatat mendominasi penggunaan layanan verifikasi biometrik tersebut untuk transaksi digital.