Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan regulasi baru mengenai penanganan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026.

Regulasi baru ini diteken langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada tanggal 16 September lalu. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengakomodir permohonan sengketa yang masuk pada tahun 2026.

Sebelumnya, aturan penanganan perselisihan hasil pemilu yang lama dinilai sudah tidak sesuai lagi waktunya dengan perkara yang baru masuk.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penggantian peraturan agar tahapan perkara dapat diselesaikan.

Agenda Sidang Lanjutan di Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyampaikan bahwa sidang pemeriksaan lanjutan akan segera digelar. Agenda sidang tersebut berfokus untuk mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon.

Selain mendengarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum, persidangan juga menghadirkan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta pihak terkait lainnya.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 September 2026.

Permohonan sengketa ini sendiri diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan kawan-kawan, Komite Independen Pemantau Pemilu, serta Partai Ummat.

Para pemohon mempermasalahkan keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Mereka juga meminta pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden serta pembatalan pelantikan dirinya sebagai wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.