Kelompok relawan Gibranisti melontarkan kritik terbuka terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh Denny Indrayana.

Kritik tersebut berkaitan erat dengan gugatan perselisihan hasil pemilu yang mempersoalkan status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Pembina Gibranisti, Bang Kendi, mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang mendorong pemberantasan korupsi.

Ia menilai wacana perampasan aset dan hukuman berat bagi koruptor sulit terealisasi jika figur tertentu masih mendapat ruang publik.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam persidangan yang digelar pada 21 September 2026, para pemohon mendalilkan adanya persoalan syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas.

Menanggapi hal itu, pihak Gibranisti menyatakan bahwa ruang kritik tetap terbuka melalui mekanisme hukum yang sah dan tersedia.

Kendati demikian, kelompok tersebut menyoroti figur Denny Indrayana yang pernah dikaitkan dengan perkara Payment Gateway pada tahun 2015.

Di sisi lain, tudingan korupsi terhadap Denny sempat dibantah pihak yang menilai persoalan tersebut murni kesalahan administratif.