Mantan calon presiden pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo memberikan tanggapan mengenai perkara perselisihan hasil pemilu.

Perkara tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan sejumlah pihak.

Menurut Ganjar, para penggugat sebagai warga negara memiliki hak penuh untuk mengetahui hasil dari persoalan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa dirinya tidak diajak untuk menjadi bagian dari pihak penggugat dalam permohonan tersebut.

Ganjar menyatakan tugasnya sebagai pasangan calon sudah selesai karena pernah menggugat hasil pemilu sebelumnya.

Permohonan gugatan ini diajukan oleh sejumlah pemohon termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Para pemohon menunjuk beberapa kuasa hukum seperti Bambang Widjojanto dan Refly Harun untuk menangani perkara ini.

Gugatan tersebut tercatat diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 September 2026 lalu.

Pemohon melakukan perbaikan permohonan seminggu kemudian yakni pada tanggal 17 September 2026.

Dalam permohonannya, mereka mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden sesuai ketentuan undang-undang.

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan meminta penetapan cawapres cacat hukum.

Mereka turut meminta pembatalan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan pasangan calon terpilih.

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana untuk mendengarkan permohonan tersebut.

Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi meminta KPU dan Bawaslu menyiapkan jawaban untuk sidang lanjutan.