DPR mendesak kepolisian untuk segera membenahi sistem penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Desakan ini muncul menyusul pengungkapan sindikat pembuat SIM palsu yang memperjualbelikan dokumen ilegal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penuh penindakan tegas aparat terhadap sindikat tersebut.

Ia menyoroti alasan warga yang rela membayar Rp550 ribu untuk mendapatkan SIM C palsu.

Tarif pembuatan SIM resmi sebenarnya jauh lebih murah ketimbang harga yang dipatok oleh para pelaku pemalsuan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah mendasar yang harus segera dibenahi oleh pihak berwenang.

Sahroni meyakini maraknya praktik pemalsuan dipicu oleh kerumitan prosedur ujian serta adanya pungutan liar.

Ia mendesak Korps Lalu Lintas Polri untuk mengevaluasi metode ujian agar lebih relevan dengan situasi di jalan.

Sebelumnya, Polres Siak meringkus delapan tersangka yang terlibat dalam sindikat pemalsuan SIM lintas wilayah.

Sindikat tersebut tercatat telah mengedarkan sekitar 500 SIM tiruan di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Kelompok pelaku melancarkan aksinya sejak Juni 2026 melalui media sosial, WhatsApp, hingga perantara.

Tarif yang dikenakan bervariasi tergantung golongan, mulai dari SIM A hingga SIM B2 Umum dengan harga berbeda.