Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace direncanakan mulai berlaku pada 1 November 2026.

Kebijakan tersebut mendapat sorotan dari ekonom dan pakar kebijakan publik.

Achmad Nur Hidayat menilai pungutan ini berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas pelaku usaha kecil yang berjualan secara daring.

Menurutnya, pemberlakuan pungutan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat serta kemampuan finansial pelaku usaha kecil.

Sebelumnya, pemungutan PPh Pasal 22 oleh platform digital sempat mengalami penundaan hingga 31 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan rencana pemberlakuan pungutan tersebut dimulai pada awal November 2026.

Achmad mengungkapkan bahwa para pedagang di platform digital tidak hanya berasal dari perusahaan besar.

Di dalamnya terdapat jutaan pedagang kecil, pekerja sampingan, ibu rumah tangga, hingga UMKM yang sedang merintis usaha.

Secara legal, pemerintah memandang kebijakan ini sebagai perubahan mekanisme pemungutan dan bukan jenis pajak baru.

Kendati demikian, pemotongan pajak yang langsung melalui platform dinilai dapat membuat arus kas pelaku usaha cepat tertekan.

Tekanan keuangan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari akumulasi beban rumah tangga dan pelaku usaha yang muncul bersamaan.

Pemerintah pun didorong untuk mengejar sumber penerimaan dari kebocoran perpajakan dan penghindaran pajak korporasi.

Reformasi perpajakan dinilai harus mampu menghadirkan penerimaan negara dengan beban yang adil bagi masyarakat.