Asosiasi E-Commerce Indonesia meminta pemerintah memberikan tambahan waktu hingga tahun 2027.

Permintaan tersebut diajukan sebelum kebijakan pemungutan pajak bagi para pedagang di platform digital resmi diterapkan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan aturan perpajakan tersebut akan segera diimplementasikan.

Implementasi tersebut dijadwalkan berjalan setelah masa penundaan berakhir pada 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah dan para pelaku usaha pada dasarnya sudah siap.

Namun, asosiasi menilai masih ada berbagai hal teknis yang perlu dipersiapkan secara matang.

Kebijakan ini dinilai membutuhkan banyak penyesuaian pada sistem, proses transaksi, administrasi, hingga pelaporan.

Hingga kini, pihak asosiasi mengaku belum menerima pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengumuman pada Oktober mendatang.

Mereka masih terus berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait rencana pelaksanaan tersebut.

Tambahan waktu hingga 2027 diharapkan bisa memberi kesempatan bagi platform dan pelaku UMKM dalam memahami mekanisme baru.