Pemerintah menyatakan persetujuan resmi agar Rancangan Undang-Undang mengenai lima belas kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan dapat dilanjutkan menuju Pembicaraan Tingkat II.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pembahasan RUU tersebut difokuskan secara khusus pada tiga aspek utama demi menjaga efektivitas proses legislasi.

Tiga aspek yang disepakati meliputi dasar hukum, penataan kewilayahan, serta karakteristik daerah masing-masing wilayah terkait.

Pembatasan tersebut dilakukan agar perumusan substansi undang-undang berjalan efektif dan tidak melebar ke berbagai isu lain yang dapat memperpanjang durasi pembahasan.

Selain itu, perumusan kedudukan ibu kota kabupaten juga telah disepakati untuk dicantumkan hanya pada satu kecamatan berdasarkan hasil sinkronisasi tim perumus.

Mendagri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan beserta anggota Komisi II DPR RI dan pihak terkait atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan.

Penyelesaian regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan kepastian hukum yang memadai.