Mahkamah Konstitusi dijadwalkan melaksanakan sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Perkara tersebut berfokus pada persoalan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah didaftarkan sebelumnya.

Gugatan ini tercatat dalam perkara No. 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 yang masuk ke meja kepaniteraan lembaga peradilan konstitusi.

Sidang perdana ini diagendakan berlangsung pada Senin malam pukul 19.00 WIB.

Agenda utama dalam persidangan pertama tersebut adalah pemeriksaan pendahuluan berupa penyampaian permohonan pemohon.

Sejumlah pihak bertindak sebagai pemohon dalam gugatan ini termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Selain itu terdapat nama-nama seperti Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, hingga Bonatua Silalahi.

Para pemohon tersebut menunjuk sejumlah kuasa hukum untuk mendampingi mereka selama proses persidangan.

Beberapa nama kuasa hukum yang ditunjuk meliputi Bambang Widjojanto, Refly Harun, Heriyanto, dan Wigati Ningsih.

Berdasarkan catatan resmi lembaga tersebut, permohonan ini diajukan pada tanggal 10 September 2026.

Para pemohon kemudian melakukan perbaikan berkas permohonan sepekan setelahnya pada tanggal 17 September 2026.

Dalam materi permohonannya, para pihak mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Aturan yang diuji berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Para pemohon meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan yang telah ditentukan.

Mereka juga meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 dinyatakan cacat hukum.

Dalam petitumnya, pemohon mendesak agar sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum dibatalkan.

Keputusan yang dipersoalkan di antaranya berkaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sebelumnya, Gibran terpilih sebagai wakil presiden setelah memenangkan kontestasi bersama Prabowo Subianto.

Pasangan tersebut memperoleh nomor urut 2 dalam perhelatan pemilihan presiden.

Mereka bersaing menghadapi dua pasangan calon lain yang memiliki nomor urut masing-masing.

Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu berhasil meraih kemenangan dalam satu putaran.

Perolehan suara sah yang mereka kumpulkan mencapai angka 58,6 persen secara nasional.