Yayasan KEHATI mendesak DPR dan pemerintah untuk menutup empat kesenjangan utama dalam kebijakan iklim nasional.

Desakan tersebut disampaikan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim yang sedang berlangsung di Senayan.

Komisi XII DPR saat ini tengah mendalami naskah akademik bersama pemerintah setelah sempat mengalami penundaan.

KEHATI bersama para peneliti dari ITB, BRIN, dan AKATIGA menyusun policy brief untuk mengidentifikasi berbagai celah krusial.

Empat celah utama tersebut mencakup fragmentasi tata kelola serta minimnya perhatian pada adaptasi dan keadilan sosial.

Selain itu, terdapat masalah pengabaian keanekaragaman hayati dan belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dengan pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan itu, lembaga tersebut mengajukan tujuh rekomendasi penting kepada pihak pembuat kebijakan.

Tujuh rekomendasi tersebut meliputi penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan dan integrasi iklim dengan keanekaragaman hayati.

Poin lainnya mencakup transisi energi berkeadilan, insentif ekonomi hijau, serta penguatan pangan lokal.

Sistem kesehatan yang tangguh iklim serta penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari daftar rekomendasi tersebut.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi.

Ia menyatakan bahwa strategi adaptasi selama ini masih berfokus pada pengurangan risiko perubahan iklim semata.

Padahal, terdapat peluang dari terjadinya perubahan iklim yang perlu diarusutamakan dalam upaya adaptasi.

Perubahan iklim sendiri telah memicu kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir.

Dampak terberat ini dirasakan oleh kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, keanekaragaman hayati yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami kini menghadapi ancaman kepunahan.