Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai alasan belum dibayarkannya cicilan pertama pinjaman Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp37 triliun.

Plt.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa pembayaran cicilan tersebut baru akan dilakukan setelah pihak kementerian menerima tagihan resmi dari Himpunan Bank Milik Negara.

Proses pembayaran itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penyaluran dan administratif.

Selain itu, terdapat tahapan serah terima dari PT Agrinas kepada Kementerian Koperasi yang harus dilengkapi dengan berita acara pengkajian khusus.

Kajian tersebut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari masing-masing pemerintah daerah terkait.

Hingga batas waktu yang ditentukan pada pertengahan September 2026, pihak kementerian mengaku belum menerima tagihan yang dimaksud dari pihak Himbara.

Meskipun demikian, anggaran untuk melunasi kewajiban cicilan tersebut dipastikan sudah disiapkan secara matang oleh pemerintah pusat.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses administrasi ini dijalankan untuk menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas.