Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim secara resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka hingga tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melalui kuasa hukumnya, Agus Sudjadmoko, Silmy juga meminta agar surat perintah penahanan dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Pihak pemohon mempersoalkan penerbitan Surat Perintah Penyidikan bernomor Sprin. Dik/27.1/DIK.

00/01/06/2026 yang dikeluarkan KPK.

Surat penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal yang persis sama dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kubu Silmy mempertanyakan kapan lembaga antirasuah tersebut berhasil memperoleh minimal dua alat bukti sah sebelum menetapkan status hukum itu.

Selain itu, Silmy menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK.

Ia menyatakan hadir ke gedung KPK pada tanggal 3 Juni 2026 pukul 20.00 WIB demi memberikan keterangan sesuai arahan atasannya.

Kehadiran tersebut dilakukan untuk menemui penyidik yang sedang menangani perkara anak buahnya setelah informasi penangkapan beredar di media massa.

Silmy menilai kedatangannya pasca kegiatan tangkap tangan tidak bisa dimaknai sebagai bentuk penyerahan diri ataupun tertangkap tangan.

Oleh karena itu, pemeriksaan seharusnya melalui prosedur penyelidikan serta penyidikan normal sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

Penetapan tersangka tersebut dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum serta melanggar prinsip due process model.

Majelis hakim diminta untuk menyatakan seluruh rangkaian surat perintah penyidikan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.