Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu menuai berbagai tanggapan dari partai politik.

Partai Solidaritas Indonesia melalui salah satu kadernya, Dedy Nur Palakka, justru mendorong agar ambang batas tersebut ditetapkan 0 persen.

Dedy menilai penerapan ambang batas dapat membuat suara pemilih terbuang jika partai politik gagal melewati batas persentase tertentu.

Menurutnya, aturan ambang batas berpotensi merugikan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ia mengibaratkan kompetisi politik pemilu seperti sebuah perlombaan balap motor yang harus dimulai dari titik awal yang sama.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengonfirmasi bahwa partainya menyepakati angka 5 persen untuk ambang batas parlemen.

Kesepakatan tersebut dibahas bersama sejumlah partai politik koalisi pemerintah termasuk Partai Golkar dan PKS.

Selain angka 5 persen, wacana penyesuaian juga datang dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusulkan kenaikan menjadi 7 persen.

Usulan tersebut disampaikan NasDem dengan pertimbangan untuk membatasi jumlah partai yang mengatur jalannya pemerintahan di parlemen.