Gugatan terhadap surat kesetaraan pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara memicu perbincangan.

Praktisi pendidikan sekaligus pihak penggugat, Tiurma Mercy Sihombing, menjelaskan konsekuensi administratif yang timbul jika majelis hakim membatalkan surat tersebut.

Menurut Mercy, putusan PTUN yang membatalkan dokumen itu akan diikuti kewajiban kementerian untuk mencabutnya agar tidak berlaku lagi.

Tanggapan Mengenai Konsekuensi Politik

Sementara itu, jurnalis senior Bambang Harymurti turut menanggapi kemungkinan munculnya isu politik seperti pemakzulan atau impeachment.

Bambang mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip hukum yang tidak berlaku surut kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia berat.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dipisahkan dengan jelas antara konsekuensi administratif dan konsekuensi politik yang mungkin muncul.

Mercy menegaskan bahwa langkah hukum yang ia tempuh bukanlah manuver politik untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Ia menyatakan tindakan tersebut didasarkan posisinya sebagai pengelola lembaga pendidikan yang ingin memberikan contoh kepatuhan aturan.

Dalam diskusi yang sama, Bambang juga menduga masalah administrasi terkadang bisa bersumber dari proses birokrasi pemerintahan.

Bambang sempat menyarankan agar Gibran mempertimbangkan jalur pendidikan homeschooling secara legal jika surat kesetaraan tersebut benar-benar dicabut.

Menanggapi hal tersebut, Mercy menawarkan program Paket C di lembaga pendidikannya dengan ketentuan masa belajar selama tiga tahun.