Partai NasDem dan PDI Perjuangan memberikan respons terhadap wacana syarat dukungan bagi pasangan calon presiden di parlemen.

Isu tersebut menyebutkan bahwa setiap calon presiden nantinya harus didukung oleh minimal dua fraksi di DPR RI.

Tanggapan Partai NasDem

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan tanggapan positif terkait usulan syarat dukungan minimal dua fraksi tersebut.

Ia menilai skema dukungan tersebut tergolong tinggi jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan tinggi.

Paloh juga menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu harus menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan.

Sikap PDI Perjuangan

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan partainya tidak mempermasalahkan wacana dukungan dari dua fraksi itu.

Ia menilai usulan tersebut masuk akal karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Menurutnya, seorang calon presiden akan kesulitan menjalankan roda pemerintahan tanpa dukungan partai politik di parlemen.

Meski demikian, pihak PDIP meminta semua pihak untuk menunggu naskah akademik serta draf revisi undang-undang.

Latar Belakang Aturan Pencalonan

Deddy Sitorus menambahkan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini masih menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu.

Pembatasan jumlah calon melalui syarat dukungan minimal dua fraksi dinilai dapat mengurangi potensi calon independen yang tidak terbatas.

Langkah tersebut juga diyakini mampu menekan besarnya anggaran negara serta memperkecil peluang terjadinya konflik selama masa kampanye pemilihan umum berlangsung.

Wacana aturan baru ini mencuat menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun sebelumnya. Melalui putusan tersebut, MK secara resmi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut sebelumnya mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus didukung minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.