Keterbukaan informasi riwayat pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik.

Dokumen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dinilai masih memuat banyak data yang disensor.

Praktisi pendidikan Tiurma Mercy Sihombing mengungkapkan temuan tersebut dalam wawancara bersama jurnalis senior Bambang Harymurti.

Dokumen itu muncul setelah seorang warga bernama Bona Tua menggugat kementerian untuk meminta dasar penerbitan surat kesetaraan pendidikan setingkat SMK milik Gibran.

Gugatan tersebut dimenangkan oleh Bona Tua sehingga instansi pemerintah itu berkewajiban membuka data yang menjadi objek sengketa.

Namun, dokumen yang diserahkan kepada KIP justru masih memperlihatkan sejumlah bagian yang ditutup atau dihitamkan.

Salah satu hal yang paling disoroti adalah data nama orang tua yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Nama ayah terlihat jelas, sementara bagian nama ibu justru ditutupi dengan sensor.

Mercy mempertanyakan keputusan tersebut karena terdapat peraturan menteri yang mengatur pencantuman nama ibu dalam dokumen setara ijazah.

Selain masalah penyensoran, bentuk fisik dokumen yang diserahkan turut dipersoalkan oleh pihak praktisi pendidikan ini.

Data yang diberikan ternyata hanya berupa tangkapan layar, bukan tautan resmi untuk verifikasi ke pangkalan data.

Sejumlah keterangan dalam tangkapan layar tersebut juga dinilai saling tumpang tindih.

Kolom surat keterangan lulus, ijazah, dan rapor enam semester dilaporkan memiliki tanda centang.

Menu drop-down bertuliskan lihat turut ditampilkan tetapi tidak dapat difungsikan karena formatnya sekadar tangkapan layar.

Temuan-temuan inilah yang kemudian mendorong Mercy untuk membawa persoalan administrasi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum itu tidak ditujukan kepada Gibran secara pribadi.

Gugatan tersebut dilayangkan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah di bidang pendidikan.

Persoalan ini dinilai berkaitan erat dengan prinsip tertib administrasi serta kesetaraan penyelenggaraan pendidikan.

Aturan administratif pendidikan dianggap harus diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara.

Langkah hukum di PTUN diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai proses penerbitan dokumen kesetaraan pendidikan tersebut.