Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dari kalangan pendidik setelah tidak menyebutkan angka pasti mengenai standar upah minimum yang layak bagi guru.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri menilai sikap tersebut menunjukkan belum adanya kejelasan dari pemerintah.

Menurut Iman, ketiadaan nominal yang jelas membuat komitmen nyata pemerintah terhadap upah minimum guru menjadi dipertanyakan.

Kritik ini muncul usai Prabowo berbicara soal peningkatan kesejahteraan pengajar dalam tayangan di kanal YouTube resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kebutuhan kesejahteraan setiap daerah berbeda-beda dan pemerintah berupaya memperbaikinya.

Pemerintah juga mengklaim telah memperbaiki mekanisme penyaluran tunjangan agar langsung masuk ke rekening penerima tanpa melalui jenjang birokrasi.

Kendati demikian, pihak P2G berpandangan bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik tidak cukup diselesaikan hanya melalui kenaikan tunjangan.

Sebelumnya, Prabowo sempat mengaitkan persoalan pendapatan rendah bagi guru, ASN, serta aparat penegak hukum dengan kondisi kapasitas fiskal negara.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, keterbatasan anggaran disebut sebagai kendala utama dalam menaikkan pendapatan.