Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan kanal pengaduan Lapor Pak Purbaya di lingkungan Kementerian Keuangan tetap dibuka.

Masyarakat masih dapat menyampaikan laporan melalui berbagai saluran yang tersedia di masing-masing unit maupun kementerian.

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan kanal aduan dalam konferensi pers APBN di Kemenkeu.

Saluran pengaduan tersebut terbuka untuk berbagai persoalan, termasuk laporan terkait pajak serta kepabeanan dan cukai.

Penanganan Laporan Secara Institusional

Suahasil mengatakan Kemenkeu membuka kemungkinan membuat daftar kanal pengaduan agar masyarakat mengetahui jalur penyampaian laporan.

Ia menegaskan setiap laporan yang masuk akan ditangani secara institusional sesuai ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Jenderal Kemenkeu diminta untuk melihat laporan yang masuk secara keseluruhan dan memastikan tindak lanjutnya.

Saluran laporan di setiap unit eselon I maupun kanal pengaduan secara umum dipastikan tetap dibuka bagi masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Suahasil menyinggung pentingnya sinergi antarunit dalam menjalankan tugas pengelolaan anggaran.

Kementerian tersebut dinilai tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri karena pengelolaan APBN melibatkan berbagai fungsi.

Pengelolaan utang hingga penempatan dana pemerintah di perbankan memerlukan koordinasi yang erat antarunit.

Sinergi juga dibutuhkan dengan kementerian serta lembaga lain serta otoritas sektor keuangan.

Koordinasi tersebut mencakup kerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pola kerja bersama ini merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara.

Komunikasi dilakukan tidak hanya oleh menteri tetapi juga oleh setiap unit eselon I dengan mitra kerjanya.

Kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 disebut masih berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun.

Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Pengelolaan APBN terus dilakukan dengan menjaga kredibilitas dan memperkuat pendapatan negara.