Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan masih menunggu Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Penantian tersebut dilakukan untuk merampungkan konsolidasi internal sebelum membahas wacana pemindahan rekening gaji Aparatur Sipil Negara.

Pemindahan rekening gaji pegawai pemerintah daerah ini direncanakan bergeser dari Bank Pembangunan Daerah menuju Himpunan Bank Negara.

Rini menyebutkan pertemuan pembahasan tersebut diharapkan dapat terlaksana pada pekan depan setelah urusan internal selesai.

Menuai Kritik Serikat Pekerja

Rencana pengalihan pembayaran gaji pegawai negeri ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Pihak serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi menghantam tiga pilar utama bank daerah secara langsung.

Dampak tersebut mencakup sektor tenaga kerja, bisnis bank, hingga stabilitas perekonomian di berbagai daerah.

Penurunan dana murah atau Current Account Saving Account milik bank daerah juga dinilai akan merosot tajam akibat kebijakan ini.

Sejumlah kalangan ekonom turut mempertanyakan urgensi dari rencana pemindahan rekening gaji yang digulirkan pemerintah tersebut.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai kebijakan ini berisiko melemahkan intermediasi keuangan di daerah.

Gaji PNS selama ini menjadi sumber dana murah dan stabil bagi BPD yang sangat diandalkan.

Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif menjadi lebih mahal serta menciptakan kebocoran likuiditas dari daerah ke bank nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menyatakan pemerintah harus menunjukkan persoalan mendasar yang ingin diselesaikan terlebih dahulu.

Jika masalah dasarnya tidak jelas, pemindahan secara seragam justru berisiko memunculkan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya.