Rencana pemerintah untuk mengalihkan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan tajam.

Kebijakan tersebut dinilai memicu potensi risiko besar terhadap kelancaran penyaluran hak pegawai negeri sipil dan kestabilan keuangan perbankan daerah.

Potensi Masalah Sistem Pembayaran dan Likuiditas BPD

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyatakan bahwa koperasi tersebut belum mempunyai sistem pembayaran sekredibel perbankan konvensional.

Perubahan mekanisme tanpa infrastruktur yang memadai berpotensi menimbulkan kendala keterlambatan penyaluran hak finansial para pegawai.

Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan dapat memberikan tekanan serius terhadap operasional serta likuiditas Bank Pembangunan Daerah di berbagai wilayah.

Selama ini, pengelolaan dana gaji pegawai di daerah menjadi salah satu sumber penopang utama bagi kestabilan operasional perbankan daerah tersebut.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa proses pengajuan mekanisme tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Meskipun demikian, pemerintah belum menetapkan secara pasti jadwal pelaksanaan dari rencana pengalihan pembayaran gaji pegawai negara itu.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menegaskan bahwa perluasan peran koperasi ini masih berupa usulan dan bukan keputusan mutlak.

Kehadiran koperasi ditargetkan sebagai alternatif tambahan layanan keuangan tanpa berniat menghapus atau menggantikan fungsi perbankan yang sudah berjalan.