Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih menghadapi gugatan konstitusional setelah sejumlah elemen masyarakat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 399/PUU-XXV/2026.

Gugatan ini menyoroti aturan pendanaan, kewenangan desa, serta kemandirian koperasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Para pemohon dalam perkara ini terdiri atas Kepala Desa Prawatan Klaten, Jawa Tengah, Sabid Muhammad, Sajogyo Institute, serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Mereka didampingi oleh Koalisi Gugat Kopdes Merah-Putih yang bertindak sebagai kuasa hukum.

Koalisi tersebut melibatkan berbagai lembaga seperti CELIOS, Themis Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International Indonesia.

Selain itu, terdapat Trend Asia, Koperasi Indonesia Baru, dan Solidaritas Perempuan yang turut bergabung dalam koalisi ini.

Gugatan ini mencakup ketentuan dalam tiga undang-undang yang dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Kopdes.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, para pemohon mempersoalkan ketentuan penugasan pemerintah.

Mereka menilai penugasan pemerintah kepada desa harus disertai pembiayaan yang memadai.

Prinsip tersebut dikhawatirkan kehilangan makna jika pemerintah menganggap desa telah memiliki sumber dana yang cukup.

Persoalan muncul ketika keputusan program ditetapkan di luar desa sementara pembiayaannya dibebankan pada keuangan desa.

Para pemohon menilai Dana Desa tidak boleh secara otomatis diwajibkan untuk mendirikan atau membiayai koperasi.

Mereka juga menolak penggunaan dana serta aset desa secara otomatis sebagai jaminan kewajiban koperasi.

Belanja desa semestinya tetap mengacu pada kebutuhan pembangunan yang disepakati melalui Musyawarah Desa.

Selain undang-undang tentang desa, para pemohon juga menggugat ketentuan dalam undang-undang terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

Mereka meminta ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Gugatan ini juga menyasar undang-undang tentang perkoperasian agar dukungan pemerintah tidak menghilangkan kemandirian organisasi.